Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 JULI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.04/1998 TENTANG FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian dan moneter; bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan besarnya faktor penyesuaian Penghasilan Tidak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 361/KMK.04/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 JULI SAMPAI DENGAN 2 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 351/KMK.014/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 599/KMK.04/1994 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan dan menciptakan ketertiban pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/KMK.04/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 436/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 436/KMK.04/1996 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 539/KMK.01/1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada tanggal 26 Juli 1995 telah ditandatangani "Memorandum of … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 436/KMK.04/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KMK.05/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan tentang klasifikasi barang dan penetapan besarnya tarif bea masuk diatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KMK.05/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ./1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ./1994 TENTANG PEMECAHAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seperti diketahui atas penghasilan berupa bunga, sewa dan lain-lain yang diterima atau diperoleh Joint Operation (J.O.) dari WP Badan Dalam Negeri dan Perseorangan yang ditunjuk (selanjutnya disebut : Pemberi Hasil), dipotong PPh Ps. 23. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ./1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.301/1995
Peraturan Pajak 13 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.301/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.014/1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.301/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.41/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.41/1994 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA OLEH BANK PERSEPSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pasal 4 ayat (1) naskah perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan DPP Hiswana Migas PER-33/PJ/1994 ----------------------------------------- Nomor : 890/C.000/94-S4 tanggal 8 Juli 1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.41/1994
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 32/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor oleh industri otomotif, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995