Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 59/PJ./1996 TENTANG JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 59/PJ./1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994 TENTANG FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DIBIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk mendorong pengembangan daerah-daerah terpencil, perlu diatur tentang fasilitas … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT SEKITARNYA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.42/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.42/1994 TENTANG PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir dikirimkan surat jawaban nomor : S-217/PJ.42/1994 tanggal 01 Desember 1994 atas pertanyaan Sdr. Kepala KPP Go Publik perihal tersebut di atas untuk dipakai sebagai pedoman dalam menghitung Penghasilan kena Pajak dari Wajib Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.42/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 51) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 137/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 137/PJ.33/1996 TENTANG PENGHASILAN LKBN ANTARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 ayat (1) b berbunyi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 137/PJ.33/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.24/1996
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.24/1996 TENTANG RALAT KE 2 KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penambahan dan perubahan lainnya pada Laporan Penerimaan Pajak (LPP) II, maka perlu diadakan ralat pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-58/PJ.1/1996 tanggal 31 Mei 1996 (terlampir). Ralat pada formulir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.24/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 4 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.4/1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, dengan ini diberikan penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.4/1995