Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH OLEH PENDUDUK INDONESIA DARI SUMBER PENGHASILAN DI TAIWAN DAN OLEH PENDUDUK TAIWAN DARI SUMBER PENGHASILAN DI INDONESIA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban Pajak atas penghasilan yang diterima … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.13/1995
Peraturan Pajak 9 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.13/1995 TENTANG PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.24/1995 tanggal 28 April 1995 perihal Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan dimana pada angka 3 ditentukan supaya masing-masing Kantor Pelayanan Pajak melakukan penggandaan sendiri … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.13/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ.432/1995
Peraturan pajak 28 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 54/PJ.432/1995 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT DIRJEN PAJAK NO. S-428/PJ.432/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman surat Direktur Jenderal Pajak No. S-428/PJ.432/1995 tanggal 5 Desember 1995 perihal Tindak lanjut Pertemuan tanggal 11 Juli 1995, yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia, untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ.432/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.42/1997 TENTANG CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang penerapan cara perhitungan kompensasi kerugian horizontal maupun vertikal terhadap selisih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 14 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ.43/1995 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 9)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (UU PPh) dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.43/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 202/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 202/PJ.33/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kelompok Tani XYZ tanggal 30 Juli 1996 perihal tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam suratnya Kelompok Tani XYZ mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 23, sehubungan dengan adanya … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 202/PJ.33/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 15 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.43/1995 TENTANG PENJELASAN PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-32/PJ/1995 tanggal 20 April 1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-65/PJ/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Tarif dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.43/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 212/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 212/PJ.311/1996 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN JHT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : - PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 212/PJ.311/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 210/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 210/PJ.312/1996 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TIDAK TETAP PERUSAHAAN ASURANSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. - Dalam surat Saudara, dikemukakan bahwa Asuransi Jiwa XYZ … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 210/PJ.312/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 211/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 211/PJ.312/1996 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan hal-hal sebagai berikut : - Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Universitas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 211/PJ.312/1996