Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 213/PJ.312/1996 TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 23 TERHADAP JASA PEMBUATAN KUITANSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : a. PT Telkom mendapat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 213/PJ.312/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.01/1995 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada tanggal 2 Juli 1993 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Geologi dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.01/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3311/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3311/PJ.51/1996 TENTANG PPn BM ATAS PERMADANI/KARPET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kurang jelasnya batasan-batasan dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), khususnya atas produk-produk permadani/tekstil penutup lantai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 274/KMK.04/1995, maka dalam rangka menghindari terjadinya … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3311/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 216/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 216/PJ.312/1996 TENTANG PPh ATAS KERJASAMA PENGEMBANGAN PROPERTI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Oktober 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-195/PJ.312/1996 tanggal 11 Oktober 1996, Saudara mohon … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 216/PJ.312/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 225/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 225/PJ.311/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN/PENURUNAN TARIF PPh PASAL 23 FINAL ATAS PERSEWAAN RUMAH SEWA BERTINGKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 31 Oktober 1996 mengenai permohonan pembebasan/penurunan tarif PPh Pasal 23 final atas persewaan rumah sewa bertingkat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 225/PJ.311/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk kelancaran, kemudahan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang menerima atau … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.04/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 625/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 625/KMK.04/1996 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 625/KMK.04/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.24/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.24/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-108/PJ.1/1996 tanggal 14 Oktober 1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Agar pengisian formulir mengikuti … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.24/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.41/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.41/1996 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.41/1996