SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 225/PJ.311/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 225/PJ.311/1996

TENTANG

PERMOHONAN PEMBEBASAN/PENURUNAN TARIF PPh PASAL 23 FINAL
ATAS PERSEWAAN RUMAH SEWA BERTINGKAT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 31 Oktober 1996 mengenai permohonan pembebasan/penurunan
tarif PPh Pasal 23 final atas persewaan rumah sewa bertingkat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai
berikut :

1. Perusahaan Daerah XYZ adalah perusahaan daerah yang bertindak sebagai pengelola rumah sewa
bertingkat yang diperuntukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

2. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut, PD. XYZ selalu memberikan subsidi yang besarnya
rata-rata setiap tahun Rp 434.662.571,- dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1995.

3. Sehubungan dengan adanya pemberian perlakuan khusus terhadap pengalihan hak atas tanah dan/
atau bangunan berupa Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sederhana,
Saudara mohon agar atas penerimaan sewa Rumah Sewa Bertingkat dapat diberikan pembebasan/
pengurangan tarif PPh Pasal 23 final.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
antara lain diatur bahwa, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan dari persewaan tanah
dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung
perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan
sebesar 6% (enam) persen dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat
final.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa :
a. Penerapan tarif final secara umum atas sewa sudah mempertimbangkan segala biaya yang
dikeluarkan oleh penyewa yang bertujuan untuk kemudahan dan penyederhanaan prosedur.
Perlakuan khusus terhadap Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, dan Rumah Susun
Sederhana diberikan terhadap transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan saja.
b. Dengan demikian permohonan Saudara untuk mendapatkan pembebasan/penurunan tarif
PPh Pasal 23 atas sewa Rumah Sewa bertingkat tidak dapat dikabulkan.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pjs. DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd

Drs. MOCH. SOEBAKIR

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPh, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: