PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 163/PMK.03/2012

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 163/PMK.03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, perlu mengatur kembali batasan dan tata … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 163/PMK.03/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/KM.11/2012

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/KM.11/2012 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18/KM.11/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19/KM.11/2012

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19/KM.11/2012 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 06 NOVEMBER 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19/KM.11/2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 22/PJ/2012

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 22/PJ/2012 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 22/PJ/2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 47/PJ/2012

Peraturan Pajak 1 Nopember 2012   SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 47/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN DAN PENJELASAN MENGENAI JASA TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 47/PJ/2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 118/PJ/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 118/PJ/2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kejelasan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Air Bersih, dengan ini dijelaskan dan ditegaskan hal-hal sebagai berikut: Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur: Pasal 4 huruf a, bahwa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 118/PJ/2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 23/PJ/2012

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 23/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 23/PJ/2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 88/PMK.011/2011

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 88/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 88/PMK.011/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 246/PMK.011/2009 

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.011/2009 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 246/PMK.011/2009 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 50/PJ/2011

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 50/PJ/2011 TENTANG PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang sama berkaitan dengan saat pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 50/PJ/2011