Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 64/PJ.1/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kepada Wajib Pajak dan adanya beberapa perubahan peraturan perpajakan yang berdampak pada tata cara pembayaran dan penyetoran pajak terutang, maka perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 64/PJ.1/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 3 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.54/1995 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO (SERI PPN 12 - 95)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 594/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.54/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 3 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.54/1995 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO (SERI PPN 12 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 594/KMK.04/1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.54/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1487/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1487/PJ.531/1996 TENTANG PENEGASAN PPN ATAS PEMBANGUNAN SKKL SEA-ME-WE-3 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 3 Juni 1996 perihal Permohonan Penegasan PPN atas Pembangunan SKKL SEA-ME-WE-3, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1487/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.52/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ.52/1998 TANGGAL 27 MEI 1998 PERIHAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN BIAYA OBAT DI RUMAH SAKIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan berkenaan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ.52/1998 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.52/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.51/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.51/1994 TENTANG PPnBM ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN DALAM KEADAAN CKD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berbagai pertanyaan dari para Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) perihal pengenaan PPn BM atas impor kendaraan jenis sedan dalam keadaan CKD, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.51/1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1488/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1488/PJ.531/1996 TENTANG FAKTUR PAJAK ATAS PESAWAT TELEPON SELULAR YANG DIAKTIFKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari PT. XYZ Nomor XXX tanggal 31 Mei 1996 (fotokopi terlampir) perihal pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.531/1996 yang tembusannya disampaikan kepada kami, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1488/PJ.531/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1994 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/KMK.01/1987 TANGGAL 26 JANUARI 1987 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU-PULAU DI SEKITARNYA YANG DINYATAKAN SEBAGAI … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.301/1995
Peraturan Pajak 13 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.301/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.014/1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.301/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1489/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1489/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PENELITIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal permohonan pembebasan PPN atas jasa penelitian untuk lembaga penelitian/litbang, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1489/PJ.532/1996