Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.51/1998 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-9 SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini ditegaskan bahwa kemiri yang diproses sampai pada tahap pengeringan, masih dianggap sebagai barang hasil tanaman perkebunan yang dipetik langsung atau diambil langsung dari sumbernya sebagaimana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.51/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3143/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3143/PJ.52/1997 TENTANG PUNGUTAN PPN ATAS TAGIHAN APOTIK DAN OPTIKAL DARI RESEP-RESEP PERSEORANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3143/PJ.52/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3177/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3177/PJ.51/1997 TENTANG FASILITAS PPN DAN PPn BM TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3177/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 23 Mei 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.54/1995 TENTANG JAWABAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK YANG DIMINTA OLEH BAPEKSTA KEUANGAN (SERI PPN 20 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak mengenai permasalahan tersebut diatas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sebagai tindak lanjut Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.54/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.01/1995 TENTANG JADUAL PENURUNAN TARIP BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi kendaraan bermotor dalam negeri, dipandang perlu menetapkan jadual penurunan tarip bea masuk dan bea masuk tambahan secara bertahap untuk impor kendaraan bermotor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.01/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3238/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3238/PJ.51/1997 TENTANG BUKU PERKULIAHAN YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Oktober 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 dan Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3238/PJ.51/1997
SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-75/A/61/0595, SE-39/PJ/1995, SE-08/BC/1995
Peraturan Pajak 24 Mei 1995 SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-75/A/61/0595, SE-39/PJ/1995, SE-08/BC/1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN DAN PPn BM, DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-75/A/61/0595, SE-39/PJ/1995, SE-08/BC/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3239/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3239/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PPN/PPn BM IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 September 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, perpanjangan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3239/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3227/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3227/PJ.52/1997 TENTANG PERMOHONAN PENDAYAGUNAAN FUNGSI FAKTUR PAJAK STANDAR DAN NOTA RETUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengajukan permohonan untuk menerbitkan dokumen Faktur … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3227/PJ.52/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3228/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3228/PJ.52/1997 TENTANG FAKTUR PAJAK KELUARAN UNTUK PENYERAHAN PIPA MINYAK DI BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor --- tanggal 29 Oktober 1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3228/PJ.52/1997