Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1910/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 Juni 1996 perihal Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Pasal angka 6 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1910/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1911/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1911/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERSEWAAN KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1911/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3475/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3475/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIPOTONG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Nopember 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Alat kontrasepsi adalah termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam asal 1 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3475/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1912/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1912/PJ.532/1996 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Mei 1996 dan surat Saudara tanggal 15 Januari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan atas permasalahan perusahaan Saudara sebagai berikut : 1. Permasalahan perusahaan Saudara sebelumnya sudah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1912/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1917/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1917/PJ.532/1996 TENTANG TARIF EFEKTIF PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1917/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 496/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 496/KMK.04/1996 TENTANG PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 DAN CRYPTOMATIC HC-5700 SERTA PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi krypto serta pengkajian teknik pengamanan dan sistem … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 496/KMK.04/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3478/PJ.52/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3478/PJ.52/1997 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS GULA PASIR DAN ROTI (BAKERY) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa : a. PT. XYZ merupakan Pedagang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3478/PJ.52/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3480/PJ.531/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3480/PJ.531/1997 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA CHARTER PESAWAT UDARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor THR - 0898 tanggal 26 Nopember 1997 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan bahwa jasa charter pesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3480/PJ.531/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1923/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1923/PJ.51/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN ATAS PENYERAHAN KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1923/PJ.51/1996