Kategori: PPN

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3470/PJ.54/1997 TENTANG PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 548/KMK.04/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Desember 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Perusahaan Eksportir Tertentu menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3470/PJ.54/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1928/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-167/MK.04/1996 tanggal 29 Maret 1996 kepada Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1928/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1926/PJ.532/1996 TENTANG PERMOHONAN BEBAS PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Februari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan dalam Viena Convention Tahun 1961 dan Tahun 1963 yang oleh Pemerintah RI diratifisir dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1926/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1929/PJ.51/1996 TENTANG PETUNJUK PEMBETULAN FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal permohonan petunjuk pembetulan SPT PPn BM, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pemenuhan suatu kewajiban perpajakan pada prinsipnya harus dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1929/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1936/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK HIBURAN PADA USAHA PADANG GOLF DI DKI JAKARTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996, dengan ini diberitahukan bahwa pemungutan Pajak Hiburan dan atau Pajak Pembangunan I oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atas objek pajak yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1936/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 141/PJ.32/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA WALI AMANAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Pebruari 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa PT Bank XYZ (Persero) telah menyelenggarakan pelayanan jasa wali … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 141/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1981/PJ.52/1996 TENTANG PEMBEBASAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang ditujukan kepada Saudara tanggal 23 Juli 1996 yang tembusannya disampaikan kepada kami, perihal permohonan bantuan pembebasan Bea Masuk dan PPN impor dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1981/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1982/PJ.532/1996 TENTANG ADMINISTRATION COST PENJUALAN EKSPOR MINYAK MENTAH DAN LSWR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara kepada Bapak Menteri Keuangan tanggal 17 Mei 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa kepada perusahaan afiliasi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1982/PJ.532/1996