Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1988/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SERVICE/REPARASI ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 7 Keputusan Presiden RI Nomor 4 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1988/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1999/PJ.52/1996 TENTANG KEKURANGAN BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Juli 1996 perihal kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor atas barang yang dijual di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPn BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 255/PJ.32/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 255/PJ.32/1997 TENTANG SURAT PERMOHONAN PENANGGUHAN PELUNASAN PPN TERUTANG BERDASARKAN SKPKB PPN MASA JAN S/D MEI 1997 NOMOR 00001/207/97/731/97 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 14 Nopember 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 255/PJ.32/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAk NOMOR SE – 36/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 7 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAk NOMOR SE - 36/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-427/KMK.04/1995 Tanggal 18 Juli 1995 perihal fasilitas perpajakan atas impor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAk NOMOR SE – 36/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 7 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini kami tegaskan bahwa tembakau krosok dan/atau tembakau rajangan masih termasuk dalam pengertian tembakau sebagai barang hasil tanaman perkebunan yang berupa daun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.45/1995
Peraturan Pajak 14 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ.45/1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIRJEN PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tanggal 27 Februari 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-54/PJ/1995 tanggal 23 Juni 1995, yang menetapkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.45/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 641/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 641/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor, dipandang perlu menetapkan macam dan jenis Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 641/KMK.04/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 642/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 642/KMK.04/1994 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dipandang perlu untuk menetapkan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak; bahwa oleh karena itu, Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 642/KMK.04/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 643/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 643/KMK.04/1994 TENTANG PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 643/KMK.04/1994