Peraturan Pajak 18 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.51/1995 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN LISTRIK UNTUK PERUMAHAN DENGAN DAYA DI ATAS 6.600 WATT (SERI PPN 26 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 18 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 42/PJ.54/1995 TENTANG PERUSAHAAN YANG DICABUT NOMOR PENGUKUHANNYA SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN 27 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor: PENG-63/PJ/1995 tanggal 25 Juli 1995 tentang 48 (empat puluh delapan) Perusahaan Yang Dicabut Nomor Pengukuhannya Sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 42/PJ.54/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.5/1995
Peraturan Pajak 31 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.5/1995 TENTANG PELAKSANAAN PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PKP YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 12-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 594/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.5/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2101/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2101/PJ.54/1996 TENTANG RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ MASA PAJAK JUNI S.D. DESEMBER 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai bahan untuk menjawab surat PT. XYZ (NPWP : X.XXX.XXX.X-XXX) tanggal 2 Agustus 1996 perihal tersebut di atas (fotokopi terlampir), diminta penjelasan Saudara atas pelaksanaan pemberian restitusi PPN tersebut, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2101/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 146/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 146/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara Nomor :XXX tanggal 17 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penjualan Barang Kena Pajak (ban), sering … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 146/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2140/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2140/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara tanggal 30 Juli 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2140/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2141/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2141/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERBAIKAN DAN PEMBERSIHAN KONTAINER DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Juli 1996 perihal permohonan penjelasan dan penegasan PPN yang ditanggung Pemerintah, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 6 Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2141/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2146/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2146/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PENYEDIAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Juli 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2146/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 147/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 147/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara tanggal 30 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut dinyatakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 147/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 148/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 148/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 148/PJ.32/1996