Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI MENTERI … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 149/PJ.32/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 149/PJ.32/1996 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMAKAIAN INTERN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 30 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan : a. PT. XYZ bergerak di bidang industri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 149/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2189/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2189/PJ.54/1996 TENTANG TEMPAT PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Agustus 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2189/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2211/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2211/PJ.54/1996 TENTANG RESTITUSI PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Agustus 1996, perihal seperti tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa menurut Pasal 9 ayat (10), (11) dan (12) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2211/PJ.54/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 158/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 158/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN PENYETORAN PPN KELUARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menanggapi surat Saudara tanggal 17 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan : a. PT. XYZ adalah sebuah perusahaan kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 158/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2273/PJ.51/1996
Peeraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2273/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa tanggal perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat Saudara diperoleh keterangan bahwa : a. Kantor pusat perusahaan di Jakarta dan kantor cabang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2273/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2274/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2274/PJ.51/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal perlakuan pajak atas perhimpunan penghuni strata title, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut di atas dijelaskan bahwa Perhimpunan Penghuni … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2274/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.54/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.54/1996 TENTANG RESTITUSI PPN YANG DIAJUKAN PERMOHONANNYA OLEH PKP EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang pemberian pelayanan khusus yang lebih cepat di bidang kepabeanan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.54/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 11 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH LIMA IKAPI)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Lima IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH TUJUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-5 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Kelima puluh Tujuh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/1996