Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-74/PJ/1995, KEP-54/BC/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/PJ/1993, KEP-49/BC/1993, TANGGAL 12 JUNI 1993 DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa sejak dilakukannya konfirmasi kebenaran Pemberitahuan Ekspor Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-74/PJ/1995, KEP-54/BC/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2275/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2275/PJ.51/1996 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.51/1995 tanggal 24 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2275/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 13 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1995 tanggal 24 April 1995 perihal penangguhan pembayaran PPN/PPn BM atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ.51/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 478/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 478/KMK.04/1998 TENTANG PENETAPAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menunjang perekonomian nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan makanan pokok, perlu diberikan fasilitas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 478/KMK.04/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 164/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 164/PJ.32/1996 TENTANG PENULISAN FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa a. PT XYZ sebelumnya telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 164/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2317/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2317/PJ.52/1996 TENTANG MASALAH NOMOR SERI FPM SETORAN PPN GABUNGAN DAN KONFIRMASI SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara dan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Meulaboh Nomor S-218/WPJ.01/BD.04/1996 tanggal 5 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2317/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2289/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2289/PJ.531/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DARI HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf f Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2289/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2291/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2291/PJ.531/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 19 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 50 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2291/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2315/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2315/PJ.531/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS DANA PENDAMPING YANG BERASAL DARI APBN KHUSUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 1995/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara tanggal 26 Maret 1996 perihal seperti tercantum dalam pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Atas porsi rupiah dari proyek … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2315/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2316/PJ.531/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2316/PJ.531/1996 TENTANG PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN RI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2316/PJ.531/1996