Kategori: PPN

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2325/PJ.532/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 1. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996 tanggal 7 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2325/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2326/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA ANGKUTAN BARANG DI DARAT DAN JASA PERSEWAAN GEDUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Juli 1996, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2326/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2329/PJ.54/1996 TENTANG WEWENANG PENYELESAIAN RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ TERHADAP SISA LEBIH BAYAR MASA PAJAK FEBRUARI 1995 YANG DIMINTA UNTUK DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK DITERIMANYA SKPLB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2329/PJ.54/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 166/PJ.32/1996 TENTANG RESTITUSI PPn BM KENDARAAN PICK UP UNTUK ANGKUTAN BARANG YANG BERPLAT NOMOR HITAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menjawab surat Saudara Nomor XXX tanggal 18 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat Saudara tersebut di atas, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 166/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 258/PJ.32/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 April 1997 perihal sebagaimana tersebut atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa : a. Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BKFP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 258/PJ.32/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3510/PJ.51/1997 TENTANG PPN ATAS IMPOR LIFT UNTUK ASRAMA PERAWAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal Nopember 1997 perihal permohoan surat keterangan PPN DTP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai Pasal 1 angka 7 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3510/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2370/PJ.52/1996 TENTANG PENANGGUHAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Agustus 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-17/PJ.51/1995 tanggal 24 April 1995 jo. SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, fasilitas penangguhan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2370/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3511/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIPOTONG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Alat kontrasepsi adalah termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3511/PJ.51/1997