SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2452/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2452/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Ketua Umum KONI Pusat yang ditujukan kepada Bapak Menteri Keuangan RI Nomor 1653/UMM/VIII/96 tanggal 19 Agustus 1996, yang tembusannya disampaikan kepada kami, perihal tersebut di atas, dengan ini kami disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2452/PJ.52/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2486/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2486/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS BIJI COKELAT KERING DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Agustus 1996 perihal Laporan pemeriksaan sederhana lapangan pemusatan tempat PPN terutang Nomor LAP.204/WPJ.07/KP.0107/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT. XYZ yang menegaskan bahwa cokelat kering hasil perkebunan PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2486/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2485/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2485/PJ.52/1996 TENTANG PELAPORAN SPT MASA PPN FORMULIR 1995 BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. PT. XYZ telah menyerahkan Barang Kena … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2485/PJ.52/1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU TERBITAN DEPARTEMEN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-6 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor 389/PP/IX/96 tanggal 2 September 1996 tentang permohonan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku yang diterbitkan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2487/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2487/PJ.51/1996 TENTANG PEMBEBASAN PPn BM ATAS KENDARAAN UMUM/KENDARAAN APK PENGGANTI BEMO DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat kami kepada Pengurus Koperasi XYZ Nomor S-1354/PJ.51/1995 tanggal 21 Juli 1995 perihal persetujuan pembebasan PPn BM atas kendaraan umum/kendaraan APK pengganti bemo (terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2487/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2493/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2493/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN PPN ATAS MOBIL BEKAS COLT DIESEL DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Agustus 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.52/1995 perihal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2493/PJ.52/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2488/PJ.53/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2488/PJ.53/1996 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 Agustus 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menanyakan/meminta Surat Keterangan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2488/PJ.53/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2491/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2491/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS IMPOR KAPAL TONGKANG (EX THOSAN - 15) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2491/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2501/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2501/PJ.51/1996 TENTANG RESTITUSI PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 April 1996 dan tanggal 3 September 1996 perihal pemotongan PPn BM atas penjualan kendaraan bermotor, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2501/PJ.51/1996

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 579/KMK.04/1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 579/KMK.04/1996 TENTANG PENUNJUKAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan pupuk dan pestisida bersubsidi kepada Pemerintah, maka dipandang perlu untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 579/KMK.04/1996