Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2380/PJ.531/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS JASA PENELITIAN UNTUK LEMBAGA PENELITIAN/LITBANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, Saudara meminta agar Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2380/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3512/PJ.12/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3512/PJ.12/1997 TENTANG PPN ATAS RUMAH SUSUN SEDERHANA BANDARHARJO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Menteri Negara Perumahan Rakyat RI kepada Menteri Keuangan RI Nomor 103/KU 02 03/M/11/97 tanggal 7 Nopember 1997 dan memperhatikan surat Saudara kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 648/4572 tanggal 22 Agustus … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3512/PJ.12/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2379/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2379/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL SETELAH/PADA TANGGAL 25 JANUARI 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2379/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 4 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini ditegaskan bahwa daun teh segar yang diproses sampai pada tahap dikeringkan, sepanjang proses pengeringan tersebut tidak meliputi fermentasi, masih dianggap sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.51/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3523/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3523/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMINDAH BUKUAN PPN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA DARI REKENING KAS NEGARA DI BANK INDONESIA KE REKENING PPN DI KAS NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 702/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Pelaksanaan teknis perpajakan atas Keputusan Presiden … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3523/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3527/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3527/PJ.51/1997 TENTANG PPN ATAS PENGALIHAN ASSET/AKTIVA PT. KRAKATAU STEEL DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1997 perihal Permohonan Perlakuan PPN atas Pengalihan Asset Dalam Rangka Pemekaran Usaha Untuk Tujuan Go Public, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3527/PJ.51/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 4 Oktober 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini ditegaskan bahwa daun teh segar yang diproses sampai pada tahap dikeringkan, sepanjang proses pengeringan tersebut tidak meliputi fermentasi, masih dianggap sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.51/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 483/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 483/KMK.01/1995 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMASUKAN PORTABLE CONVEYING SYSTEM OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Surat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Nomor : B-884/II/08/1995 tanggal 29 Agustus 1995. Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 483/KMK.01/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2432/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2432/PJ.532/1996 TENTANG PERSETUJUAN NOTA PENJUALAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996, seperti tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2432/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2437/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2437/PJ.51/1996 TENTANG PENJELASAN MASALAH BKP DAN PPN CABANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, barang hasil pertambangan, penggalian, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2437/PJ.51/1996