SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 62/PJ.51/1995

Peraturan Pajak 15 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 62/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU PESANAN PPBBASD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat IKAPI Nomor : 537/PP/XII/95 tanggal 5 Desember 1995 tentang permohonan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku yang dipesan oleh Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak Sekolah Dasar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 62/PJ.51/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.53/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.53/1996 TENTANG TATA CARA PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI DAN PELAPORANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Tata cara baru pencetakan tanda lunas Bea Meterai atas cek dan bilyet giro sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor217/KMK.01/1996 tanggal 22 Maret 1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.53/1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1996

Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.51/1996 TENTANG PENEBUSAN STICKER LUNAS DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dari pertemuan konsultasi yang diadakan dalam rangka lebih memperlancar pelayanan pemberian sticker lunas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara Kanwil-Kanwil terkait dengan pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.51/1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.531/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ.531/1996 TENTANG TATA CARA RESTITUSI PPN YANG TERLANJUR DIPUNGUT SEJAK 1 APRIL 1995 ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG BIAYAI DENGAN HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 34-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang tata cara pengembalian/restitusi atas PPN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ.531/1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.51/1998 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH ENAM IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-29 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.51/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.52/1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIMASUKKAN, DISERAHKAN, ATAU DIMANFAATKAN DIWILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah berlakunya Perjanjian Kerjasama untuk wilayah A di … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.51/1998 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PESANAN KHUSUS OLEH PROYEK PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK SEKOLAH DASAR (PPBBASD) INPRES 6/84 (98-99) DEPDIKBUD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak Sekolah Dasar (PPBBASD) Inpres 6/84 (98-99) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang PPN-nya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.51/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.51/1998 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR BAGIAN PETANI MUSIM GILING 1998 DAN SELANJUTNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sebagaimana diketahui Pabrik Gula (PG) disamping mengolah tebu milik sendiri juga mengolah tebu rakyat dengan sistem bagi hasil atas produksi gulanya yaitu 35% PG dan 65% Petani. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.51/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.014/1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1996 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.014/1995

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1998 PRESIDEN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204 TAHUN 1998