Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3415/PJ.51/1996 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor, perihal tersebut di atas, maka dengan menunjuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3415/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3417/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3417/PJ.51/1996 TENTANG PPn BM ATAS IMPOR SPEAKER SEBAGAI KOMPONEN TELEVISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 23 Oktober 1996 tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3417/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3418/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3418/PJ.51/1996 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 18 Nopember 1996 perihal batasan rumah sederhana yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung oleh Pemerintah, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Batasan harga penjualan atas bangunan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3418/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3438/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3438/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH SUSUN BERLANTAI 24 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 2 Desember 1996 perihal PPN atas penyerahan rumah susun, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat RI dalam suratnya kepada Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3438/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3434/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3434/PJ.532/1996 TENTANG JENIS-JENIS BARANG DAN JENIS-JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 7 November 1996 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu hal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3434/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 237/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 237/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN PPN TERUTANG ATAS USAHA RESTORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 September 1996 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa : a. Usaha … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 237/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3440/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3440/PJ.51/1996 TENTANG PERMOHONAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS JASA KONSTRUKSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 10 Desember 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3440/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 240/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 240/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS JASA DI BIDANG PENDIDIKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 11 Nopember 1996 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa : a. Usaha Saudara bergerak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 240/PJ.32/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 15 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 60/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE- 4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini ditegaskan bahwa hasil hutan berupa kayu yang ditebang dan diproses melalui tahapan pemangkasan cabang dari ranting, pengupasan kulit … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 61/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 15 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 61/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE- 3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini kami tegaskan bahwa kopi dan lada yang diproses sampai pada tahap dikeringkan, masih dianggap sebagai barang hasil tanaman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 61/PJ.51/1995