SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3438/PJ.51/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3438/PJ.51/1996

TENTANG

PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH SUSUN BERLANTAI 24

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 2 Desember 1996 perihal PPN atas penyerahan rumah
susun, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat RI dalam suratnya kepada Menteri Keuangan RI Nomor
60/BT.01.01/M/4/85 tanggal 9 April 1985, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah Susun
Sederhana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1.1 Menurut jenisnya adalah rumah sederhana bersusun berlantai 4 (empat) sampai dengan 8
(delapan) lengkap.
1.2 Berdasarkan luas bangunan dan luas kapling yaitu rumah dengan luas bangunan paling tinggi
54 m2 di atas kapling bersama yang luasnya dapat bervariasi sesuai dengan tersedianya
tanah.
1.3 Sedangkan berdasarkan harganya yaitu :
a. Harga jual bangunan rumah per m2 tidak melebihi 75% dari harga per m2 Gedung
Pemerintah bertingkat kelas C dikalikan faktor penggali tingkat bangunan dan
dikalikan luas bangunan rumah didaerah yang bersangkutan.
b. Harga jual rumah beserta tanahnya adalah 2,5 (dua setengah) kali luas bangunan
rumah dikalikan dengan harga jual tertinggi bangunan rumah per-m2.

2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Umum Nomor 025/KPTS/1993
tanggal 1 April 1993, pedoman harga satuan tertinggi bangunan bertingkat paling tinggi hanya pada
bangunan 8 (delapan) lantai, yaitu dengan faktor penggali 1,265. Untuk bangunan berlantai lebih 8
(delapan) belum ditentukan faktor pengalinya.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun rumah susun berlantai 24 yang dijual oleh PT ABC
telah memenuhi persyaratan menurut harga jual dan menurut luas bangunan, namun persyaratan
bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 diatas tidak dipenuhi, sehingga rumah
susun tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai rumah susun sederhana.
Dengan demikian atas penyerahan rumah susun berlantai 24 tersebut Pajak Pertambahan Nilainya
tidak ditanggung oleh Pemerintah (tetap terutang PPN).

4. Karena atas penyerahan rumah susun tersebut diatas terutang PPN, maka sesuai dengan Pasal 9
ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1994, Pajak Masukan atas perolehan atau impor Barang
Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, atas
penyerahan rumah susun tersebut, akan tetapi untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal
9 ayat (8) undang-undang yang sama, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: