SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3418/PJ.51/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3418/PJ.51/1996

TENTANG

BATASAN RUMAH SEDERHANA YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 18 Nopember 1996 perihal batasan rumah sederhana
yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung oleh Pemerintah, dengan ini diberikan penjelasan sebagai
berikut :

1. Batasan harga penjualan atas bangunan dan atau tanah yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung
Pemerintah ditentukan oleh Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat dalam suratnya kepada
Menteri Keuangan RI Nomor 60/BT.01.01/M/4/85 tanggal 9 April 1985 adalah sebagai berikut :
a. Harga jual bangunan rumah per m2 tidak melebihi 75% dari harga rumah dinas kelas C di
daerah yang bersangkutan,
b. Harga jual tanah matang per m2 tidak melebihi perhitungan luas bangunan rumah dikalikan
harga jual tertinggi bangunan rumah per m2 dan dibagi dengan luas kapling,
c. Harga jual rumah beserta tanah adalah 2 (dua) kali luas bangunan rumah dikalikan dengan
harga jual tertinggi bangunan rumah per m2.

Contoh penghitungan :

– Misalkan rumah yang dipasarkan oleh PT. ABC adalah tipe 36/70
– Pedoman harga per m2 Rumah Dinas kelas C di Kabupaten Bekasi TA 1996/1997 sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bappenas dan Departemen Keuangan adalah
Rp. 362.000,-
– Harga jual tertinggi bangunan rumah per m2 = 75% x Rp.326.000
= Rp.271.500
– Harga jual tertinggi tanah matang per m2 = (36 x Rp.271.500)
———————
70
= Rp.139.629
– Harga jual tertinggi rumah dan tanah = 2 x 36 xRp.271.500
per unit tipe 36/70 = Rp.19.548.000

Dengan demikian harga panjualan atas bangunan dan atau tanah yang harganya sebesar tersebut
diatas atau kurang, Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung Pemerintah.

2. Batas luas bangunan atau tanah yang Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah sesuai
dengan surat Menteri Negara Urusan Perumahan rakyat tersebut diatas adalah rumah dengan luas
bangunan dari 36 m2 sampai dengan 70 m2 diatas kapling mulai dari 36 m2 sampai dengan 200 m2.
Untuk dapat dikategorikan sebagai rumah murah yang Pajak Pertambahan Nilai-nya di tanggung
Pemerintah disamping memperhatikan batasan luas bangunan dan atau tanah juga memperhatikan
batasan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas.

3. Batas fisik (material) yang digunakan dalam pembangunan rumah sederhana yang Pajak
Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah tidak ada.

4. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.3/1989 tanggal 1 Juni 1989
rumah tipe BTN/KPR 70 kebawah sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan Kepada
Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat Nomor S-462/M.04/1986 tanggal 6 Mei 1986 bahwa
penjualan rumah harus dilakukan dengan Kredit Pembelian Rumah (KPR) dan apabila pembelian
rumah dilakukan secara tunai tetap dikenakan PPN (PPN-nya tidak ditanggung oleh Pemerintah)

5. Untuk mengetahui bank-bank swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang diperbolehkan memberikan
fasilitas KPR Rumah Sangat Sederhana agar Saudara menghubungi Bank Indonesia.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: