Kategori: PPN

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 663/PJ.51/2001 TENTANG PPN TERHADAP SAPI POTONG DAN DAGING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Keuangan Nomor xxxxxx tanggal 18 Desember 2000 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang tembusannya disampaikan kepada kami, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 663/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 665/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor : xxxxxxxxx tanggal 20 April 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat saudara tersebut dijelaskan bahwa : a. Pengda Perbasi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 665/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 664/PJ.53/2001 TENTANG PPN ATAS JASA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) DAN BUDIDAYA HEWAN POTONG (BHP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxx tanggal 27 Maret 2001 hal Permohonan Pembebasan PPN di Perusahaan Daerah RPH & BHP Kota Semarang, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 664/PJ.53/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 666/PJ.51/2001 TENTANG FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM MASTER LIST DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 27 Maret 2001 yang Saudara tujukan kepada Bapak Menteri Keuangan dan tembusannya antara lain kepada Direktur Jenderal Pajak, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 666/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 668/PJ.51/2001 TENTANG PEMBEBASAN PPN UNTUK BARANG - BARANG STRATEGIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-207/BC/2001 tanggal 20 April 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. PT. API mengajukan surat permohonan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 668/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 670/PJ.513/2001 TENTANG PERMOHONON PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxx tanggal 10 Mei 2001 hal Permohonan Pembebasan PPN dan PPn BM dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 670/PJ.513/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 682/PJ.51/2001 TENTANG FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR MESIN, BARANG, DAN BAHAN DALAM RANGKA JASA DI BIDANG MIGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxx tanggal 12 April 2001 hal Permohonan Pembebasan/ Keringanan PPN atas Impor Mesin, barang dan Bahan dalam rangka … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 682/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 683/PJ.52/2001 TENTANG PPN ATAS PEKERJAAN SUB-KONTRAK DI KAWASAN BERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 12 April 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar Saudara menanyakan apakah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 683/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 686/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPN BM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 18 April 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa : a. Palang Merah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 686/PJ.52/2001