Kategori: PPN

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 896/PJ.512/2001 TENTANG PENEGASAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS BARANG HASIL PERTANIAN YANG PENYERAHANNYA TERUTANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxx tanggal 11 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut, secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 896/PJ.512/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 904/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN BANTUAN KORNET QURBAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor : xxxxxxxxx tanggal 28 Juni 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara secara garis besar mengemukakan : a. Dompet … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 904/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 920/PJ.51/2001 TENTANG PPN TERHADAP SAPI BIBIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 14 Juni 2001 hal PPN terhadap sapi Bibit Bakalan,  dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dengan menunjuk surat kami Nomor S-663/PJ.51/2001 tanggal 23 Mei 2001 hal PPN terhadap … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 920/PJ.51/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 917/PJ.52/2001 TENTANG PEMBEBASAN PPN DAN PPnBM ATAS IMPOR ACTUATOR SILK AIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 06 April 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 917/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 918/PJ.52/2001 TENTANG PERLAKUAN ATAS PPN DAN PPnBM YANG DIBAYARKAN PADA WAKTU REIMPOR (BARANG YANG DIKEMBALIKAN DARI PEMBELI LUAR NEGERI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 30 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 918/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 919/PJ.52/2001 TENTANG PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR PERALATAN KESEHATAN BANTUAN JERMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 17 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dijelaskan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 919/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 915/PJ.512/2001 TENTANG PPN KAPAS IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat-surat Saudara Nomor : xxxxxxx tanggal 27 Juni 2001 dan Nomor :xxxxxxx tanggal 6 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat-surat Saudara tersebut secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 915/PJ.512/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 930/PJ.52/2001 TENTANG PPN ATAS KENDARAAN BERMOTOR BEKAS (USED) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxx tanggal 09 Juli 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat tersebut secara garis besar memuat : a. PT. TU … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 930/PJ.52/2001

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 936/PJ.51/2001 TENTANG PPn BM PENDINGIN UDARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx. tanggal 5 Juni 2001, hal Permohonan Surat Keterangan Pembebasan PPn BM atas Biaya Barang Modal dalam rangka PMDN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 936/PJ.51/2001