Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1090/PJ.51/2001 TENTANG PPN PASIR KWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 30 Juni 2001, hal PPN terutang atas pasir kwarsa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Saudara memohon penjelasan mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1090/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1102/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1102/PJ.51/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PUPUK KIESERITE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 27 Agustus 2001, hal Produk Kieserite Dalam Pos Tarif 2530.20.100, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : a. PT MTJ … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1102/PJ.51/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 302/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 302/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 JULI SAMPAI DENGAN 6 AGUSTUS 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 302/KMK.014/2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meringankan beban keuangan Negara yang dirasakan semakin berat, dipandang sudah saatnya mengakhiri penetapan oleh pemerintah atas harga jual eceran bahan bakar minyak dalam Negeri berupa avgas dan avtur; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1115/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1115/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM UNTUK ANGKUTAN UMUM (TAKSI DAN MIKROLET) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 7 Agustus 2001 hal PPnBM untuk Taksi dan Mikrolet, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dengan menunjuk Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000; Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1115/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1121/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1121/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 11 Juli 2001 hal Keberatan atas pengenaan PPN impor Serat Kapas yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1121/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1107/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1107/PJ.52/2001 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN BAHAN DARI PDKB KE PERUSAHAAN JASA DI DPIL DALAM RANGKA SUBKONTRAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxx tanggal 20 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1107/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1113/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1113/PJ.53/2001 TENTANG PERMOHONAN TIDAK DIPUNGUT PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxxx, hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dan lampirannya dikemukakan bahwa : a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Terbuka (PPSDM-UT) melakukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1113/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1114/PJ.513/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1114/PJ.513/2001 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) ATAS RUMAH MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxx., tanggal 6 Juni 2001, hal Penundaan Penetapan Tarif PPn BM, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1114/PJ.513/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1169/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1169/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN UNTUK TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPN BM ATAS BARANG REIMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 12 September 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat tersebut secara garis besar memuat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1169/PJ.52/2001