Kategori: Surat Direktur Jendral Pajak

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1785/PJ.54/1996 TENTANG NOTA RETUR ATAS FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Juli 1996, perihal seperti tersebut di atas, dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-12/PJ.54/1995 tanggal 13 April 1995 Nota Retur dapat dibuat oleh … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1785/PJ.54/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1786/PJ.54/1996 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK DENGAN NILAI LAIN BAGI PKP PEDAGANG ECERAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996 perihal seperti tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan SE-06/PJ.52/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 PPN yang harus disetor oleh PKP Pedagang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1786/PJ.54/1996

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1791/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK MASUKAN ATAS PEMBELIAN SPARE PART/SUKU CADANG YANG AKAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA REPARASI/PERAWATAN KAPAL (DOCKING) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996 perihal permohonan penjelasan perlakuan PPN Masukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996, dengan ini sampaikan penjelasan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1791/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1792/PJ.532/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN DI DARAT TRANSMIGRAN BERIKUT BARANG BAWAAN DAN PERBEKALAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 April 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1792/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1826/PJ.52/1996 TENTANG PENERBITAN FAKTUR PAJAK SEBELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 Juni 1996, bersama ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Wajib Pajak pelanggan Saudara semula tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena berpendapat bahwa jasa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1826/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3264/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM,KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Oktober 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden RI … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3264/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3255/PJ.532/1997 TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 13 Oktober 1997 dan memperhatikan dan mempelajari isi surat Saudara beserta dokumen-dokumen yang terlampir hal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam menentukan jenis jasa yang dilakukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3255/PJ.532/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1874/PJ.51/1996 TENTANG PENEGASAN TIDAK TERUTANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan bahwa : 1. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1874/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1868/PJ.531/1996 TENTANG PELAPORAN PAJAK KELUARAN DAN SSP PADA SPT MASA PPN ATAS PENYERAHAN KEPADA BADAN PEMUNGUT DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1868/PJ.531/1996