SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1869/PJ.531/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN YANG PENYERAHANNYA KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1870/PJ.532/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN PARKIR OLEH SWASTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1880/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menegaskan bahwa Pajak Masukan yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3290/PJ.51/1997 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN ATAS NAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 September 1997 perihal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dilakukan Kantor Direksi di Ujung Pandang, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1881/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3291/PJ.53/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3291/PJ.53/1997 TENTANG PENGELOLAAN MESIN TERAAN METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 29 Oktober 1997 perihal Pengelolaan Mesin Teraan Meterai, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3291/PJ.53/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1876/PJ.531/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1876/PJ.531/1996 TENTANG PENEGASAN SEHUBUNGAN SE-48/PJ.3/1988 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menunjuk surat Saudara tanggal 3 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat dan memenuhi permintaan Saudara via telepon tanggal 30 Juli 1996, dengan ini diberikan penegasan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.3/1988 tanggal 31 Desember 1988 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1876/PJ.531/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1875/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1875/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SURVEY KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Juni 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 7 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 25 Januari … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1875/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 238/PJ.322/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 238/PJ.322/1997 TENTANG PPN ATAS TRANSAKSI ANTARA NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 September 1997 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa : a. PT XYZ adalah pedagang Mesin Komputer yang akan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 238/PJ.322/1997

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3327/PJ.53/1997

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3327/PJ.53/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI ATAS KUITANSI JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 19 Nopember 1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf b … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3327/PJ.53/1997