Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 03/PJ/2013
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 03/PJ/2013 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012, dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan serta untuk transparansi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 03/PJ/2013
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ/2010 TENTANG DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING BANK PERSEPSI PBBUNTUK PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN ENERGI PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Daftar Bank dan Nomor Rekening Bank Persepsi PBB untuk Pemindahbukuan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Migas dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 04/PJ/2013
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 04/PJ/2013 TENTANG PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN TAHUN 2013 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan di bidang ekstensifikasi perpajakan, pendataan dan pemetaan subjek dan objek pajak, penilaian dan penetapan yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian dan telah dialokasikannya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 04/PJ/2013
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE – 34/BC/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE - 34/BC/2010 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN JAWABAN KONFIRMASI DAN LEGALISASI TERKAIT SPTNP, SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI, KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-53/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE – 34/BC/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE – 32/BC/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE - 32/BC/2010 TENTANG PENGECUALIAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE – 32/BC/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 8/PJ/2010 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 64/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 64/PJ/2009 TENTANG PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil evaluasi atas penggunaan dana stimulus Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah oleh pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu dan banyaknya pertanyaan mengenai kriteria pekerja yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 64/PJ/2009
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ./2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 57/PJ./2008 TENTANG PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2009 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan breakdown rencana penerimaan PBB tahun anggaran 2009, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kepala KPP Pratama/KPPBB diminta untuk mengisi secara lengkap dan benar daftar isian sebagaimana lampiran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ./2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 67/PJ/2009
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 67/PJ/2009 TENTANG PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 67/PJ/2009