PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 49/PMK.010/2022TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-HONGKONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (ASEAN-HONG KONG, CHINA FREETRADE AGREEMENT)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa guna mendukung pelaksaanaan perdagangan barang antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 44/PMK.010/2022TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU (ASEANAUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan perdagangan barang antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan Australia dan Selandia Baru, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43/PMK.010/2022TENTANGPENETAPAN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANGANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN TRADE IN GOODSAGREEMENT) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan perdagangan barang antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor guna Persetujuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 36/PMK.010/2022TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 115/PMK.010/2019 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY)DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) dari … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2022
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 143/PJ/2022
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 143/PJ/2022TENTANGPERUBAHAN KODE OBJEK PAJAKPADA SURAT PEMBERITAHUAN MASA UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAHDAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, terdapat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP – 143/PJ/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 42/PMK.010/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTORYANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARAPENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DANPENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 41/PMK.010/2022TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DANKEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAINDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAMenimbang : bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 40/PMK.010/2022TENTANGPENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAPIMPOR PRODUK LISIN, ESTER DAN GARAMNYAUNTUK PAKAN TERNAK (FEED GRADE)DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 39/PMK.010/2022TENTANGPENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUARDAN TARIF BEA KELUARDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/PMK.010/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 37/PMK.010/2022TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 11/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTEDPOLYETHYLENE TEREPHTALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA,REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILANDDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriented … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/PMK.010/2022