SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.52/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.52/1995 TENTANG FAKTUR PAJAK (SERI PPN-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian dan Tata cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-54/PJ/1994tanggal 29 Desember 1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.52/1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 07/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN BARANG MODAL, DALAM RANGKA EKSPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 07/PJ./1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 10/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 10/PJ./1995 TENTANG PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 10/PJ./1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.41/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.41/1995 TENTANG ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 TAHUN 1995 (SERI PPh PASAL 25-1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 per 1 Januari 1995, jo. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.41/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.6/1995 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SISMIOP TAHUN 1994/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1863/PJ.6/1994 tanggal 30 November 1994 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SISMIOP tahun 1994/1995 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1995

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 11/PJ./1995

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 11/PJ./1995 TENTANG PENETAPAN DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA PENGALIHAN HARTA YANG DIPEROLEH DARI BANTUAN,SUMBANGAN, HIBAHAN DAN WARISAN YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : dst Mengingat : dst MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 11/PJ./1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.112/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.112/1995 TENTANG TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan surat Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara tanggal 31 Agustus 1994 Nomor S-93/WPJ.01/BD.03/1994 perihal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.112/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.53/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.53/1995 TENTANG KERTAS UNTUK METERAI TEMPEL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan penggunaan kertas meterai tempel cetakan baru yang sifat kertasnya agak berbeda dengan kertas meterai tempel cetakan lama, dengan ini diberitahukan bahwa hasil cetakan meterai tempel yang menggunakan kertas baru tersebut walaupun ciri-ciri pengamanannya secara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.53/1995

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2018

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 OKTOBER 2018 SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/KM.10/2018

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.7/1995 TENTANG KODE UNIT KANTOR YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN - 82) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994tanggal 29 Maret 1994, maka pengaturan tentang kode unit kantor yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.7/1995