Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.51/1994 TENTANG PPnBM ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN DALAM KEADAAN CKD DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berbagai pertanyaan dari para Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) perihal pengenaan PPn BM atas impor kendaraan jenis sedan dalam keadaan CKD, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.51/1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1488/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1488/PJ.531/1996 TENTANG FAKTUR PAJAK ATAS PESAWAT TELEPON SELULAR YANG DIAKTIFKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari PT. XYZ Nomor XXX tanggal 31 Mei 1996 (fotokopi terlampir) perihal pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.531/1996 yang tembusannya disampaikan kepada kami, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1488/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.7/1998 TENTANG PENEGASAN KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN 06-98) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan atas Kebijaksanaan Pemeriksaan yang telah ditetapkan, maka untuk menjaga keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya perlu diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan, pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.7/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 69/PJ.6/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 69/PJ.6/1994 TENTANG PELUNASAN HUTANG PBB SEKTOR PERHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan sampai akhir bulan September 1994 masih banyak kewajiban PBB sektor Perhutanan yang belum dilunasi oleh para wajib pajak pemegang HPH maupun Perhutani/Inhutani, dengan ini diminta perhatiannya akan hal-hal sebagai berikut : Lebih meningkatkan pendekatan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 69/PJ.6/1994
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 29/PJ/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 29/PJ/1995 TENTANG RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-29/PJ/1995 TANGGAL 30 MARET 1995 TENTANG REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-29/PJ/1995 tanggal 30 Maret 1995 terdapat kekeliruan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut : Pada diktum "Memutuskan" Tertulis : Menetapkan : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 29/PJ/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1994 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/KMK.01/1987 TANGGAL 26 JANUARI 1987 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU-PULAU DI SEKITARNYA YANG DINYATAKAN SEBAGAI … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.301/1995
Peraturan Pajak 13 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.301/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.014/1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.301/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1489/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1489/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PENELITIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal permohonan pembebasan PPN atas jasa penelitian untuk lembaga penelitian/litbang, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1489/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.41/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.41/1994 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA OLEH BANK PERSEPSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pasal 4 ayat (1) naskah perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan DPP Hiswana Migas PER-33/PJ/1994 ----------------------------------------- Nomor : 890/C.000/94-S4 tanggal 8 Juli 1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.41/1994
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 32/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor oleh industri otomotif, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 32/PJ./1995