Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1597/PJ.52/1996 TENTANG FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR YANG TIDAK LENGKAP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 April 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Pokok permasalahan yang Saudara ajukan adalah : - Apakah Faktur Pajak yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1597/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1632/PJ.532/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1632/PJ.532/1997 TENTANG SSP PPN JASA LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 1 Mei 1997 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa XYZ Engineering Group Pty. Ltd. yang merupakan Bentuk … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1632/PJ.532/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 SAMPAI DENGAN 9 AGUSTUS 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1638/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1638/PJ.52/1996 TENTANG KEKURANGAN BAYAR PPN IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara 20 Januari 1996 perihal permohonan kompensasi PPN, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Setelah mempelajari surat Saudara dan meneliti lampiran-lampirannya, pokok permasalahan yang Saudara ajukan adalah : a. PT. XYZ adalah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1638/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.4/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.4/1995 TENTANG BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.4/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1639/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1639/PJ.52/1996 TENTANG PENULISAN FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juni 1996 perihal penulisan di dalam Faktur Pajak Standar, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Pokok permasalahan yang Saudara ajukan dalam surat tersebut adalah : a. Penulisan Nama … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1639/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1646/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1646/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS USAHA JASA BOGA (KATERING) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Maret 1996, perihal tersebut di atas, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Keuangan RI dan yang tembusannya juga disampaikan kepada kami, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1646/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.4/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 mengenai pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, dan berkaitan dengan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.4/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.4/1998 TENTANG SKB PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 549/KMK.04/1997 tanggal 3 November 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.4/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ.6/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 43/PJ.6/1996 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS DAN SEKRETARIAT PADA TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BEA BALIK NAMA TANAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 437/KMK.04/1996 tanggal 20 Juni 1996 telah ditetapkan keanggotaan Tim Penyusun RUU tentang Bea Balik Nama Tanah; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ.6/1996