Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1869/PJ.531/1996 TENTANG PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN YANG PENYERAHANNYA KEPADA BADAN PEMUNGUT YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENUNDAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1869/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1870/PJ.532/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN PARKIR OLEH SWASTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1870/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 597/KMK.04/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 597/KMK.04/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terjadinya perubahan selisih kurs valuta asing yang tajam dan berkepanjangan sampai saat ini ternyata merupakan gejolak regional dan internasional yang tidak semata-mata terjadi karena kebijaksanaan moneter dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 597/KMK.04/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1880/PJ.51/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menegaskan bahwa Pajak Masukan yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1880/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3290/PJ.51/1997 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN ATAS NAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 September 1997 perihal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dilakukan Kantor Direksi di Ujung Pandang, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3290/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1881/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1881/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3291/PJ.53/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3291/PJ.53/1997 TENTANG PENGELOLAAN MESIN TERAAN METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 29 Oktober 1997 perihal Pengelolaan Mesin Teraan Meterai, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Keputusan Menteri … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3291/PJ.53/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1876/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1876/PJ.531/1996 TENTANG PENEGASAN SEHUBUNGAN SE-48/PJ.3/1988 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk surat Saudara tanggal 3 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat dan memenuhi permintaan Saudara via telepon tanggal 30 Juli 1996, dengan ini diberikan penegasan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-48/PJ.3/1988 tanggal 31 Desember 1988 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1876/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1875/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1875/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SURVEY KAPAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Juni 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 7 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 25 Januari … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1875/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 602/KMK.014/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 602/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 NOPEMBER 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 602/KMK.014/1997