Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.41/1994 TENTANG PENEGASAN TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI ATAU PEMERIKSAAN TERHADAP SPBU, AGEN DEALER PERTAMINA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan Perjanjian kerjasama antara Ditjen Pajak, Pertamina dan Hiswana Migas PER-33/PJ/1994 ----------------------------------------- Nomor : 290/c.000/94-S4 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.41/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 51) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 597/KMK.04/1997 tanggal 21 November 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 138/PJ.311/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 138/PJ.311/1996 TENTANG RESTRUKTURISASI INTERN PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan surat Saudara, Saudara mengajukan permohonan persetujuan atas rencana perusahaan untuk melakukan restrukturisasi intern … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 138/PJ.311/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHANUNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPORDAN PENGAWASANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 615/KMK.01/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.51/1994 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH ENAM IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketigapuluh Enam IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/1994
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS, DAN SEPTEMBER 1995 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.014/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 614/KMK.014/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 614/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 DESEMBER 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 614/KMK.014/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 137/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 137/PJ.33/1996 TENTANG PENGHASILAN LKBN ANTARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Mei 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 ayat (1) b berbunyi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 137/PJ.33/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3397/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3397/PJ.51/1997 TENTANG RESTITUSI PPn BM KENDARAAN SEWA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 10 Nopember 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995, atas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3397/PJ.51/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1909/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1909/PJ.51/1996 TENTANG PENANGGUHAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 17 Juni 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPn BM bagi Pengusaha Kena Pajak yang berstatus PMA/ PMDN hanya diberikan untuk impor barang modal tertentu, dan itupun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1909/PJ.51/1996