Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2211/PJ.54/1996 TENTANG RESTITUSI PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Agustus 1996, perihal seperti tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa menurut Pasal 9 ayat (10), (11) dan (12) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2211/PJ.54/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 466/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 466/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 OKTOBER SAMPAI DENGAN 1 NOVEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 466/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.24/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.24/1998 TENTANG PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.9/1998 tanggal 28 Mei 1998 perihal Surat Setoran Pajak (Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-107/PJ/1998 tanggal 26 Mei 1998) sebagaimana telah diperbaharui dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.24/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 159/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 159/PJ.312/1996 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa PT XYZ Tehnik melakukan kontrak dengan Yayasan Pendidikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 159/PJ.312/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan produksi makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau masyarakat, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 467/KMK.01/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 468/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 468/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendukung perkembangan industri perkapalan di dalam negeri, dipandang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 468/KMK.01/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 158/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 158/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN PENYETORAN PPN KELUARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menanggapi surat Saudara tanggal 17 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan : a. PT. XYZ adalah sebuah perusahaan kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 158/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 162/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 162/PJ.312/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN THT SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1995 DARI PENGENAAN PPh PASAL 21 FINAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 162/PJ.312/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 469/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 469/KMK.04/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dampak krisis moneter yang berkepanjangan mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian selisih kurs dan oleh karena itu perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 469/KMK.04/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 160/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 160/PJ.32/1996 TENTANG PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 572/KMK.01/1989 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-250/PJ.52/1991 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 5 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 160/PJ.32/1996