Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.6/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.6/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-20/PJ.6/1998 tanggal 16 Juli 1998 perihal Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak yang dikaitkan dengan kewajiban pelunasan PBB, maka untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, perlu untuk mengikutsertakan peran Kantor Pemeriksaan Pajak. Sehubungan dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.7/1998 TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TEMPAT TERDAFTARNYA BERPINDAH DARI KPP TEMPAT WAJIB PAJAK SEMULA TERDAFTAR KE KPP LAINNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka upaya untuk menjaga tertib administrasi dan untuk memberikan adanya kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan berpindahnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 6 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.53/1995 TENTANG CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN TANPA SANKSI DALAM MASA TRANSISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Kawat Direktur Jenderal Pajak Nomor KWT-03/PJ.53/1995 tanggal 5 September 1995 perihal Cara Pelunasan Sementara Bea Meterai, bersama ini disampaikan penjelasan tambahan bahwa pemeteraian kemudian tanpa sanksi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.53/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 457/KMK.05/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 457/KMK.05/1998 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/Kep/9/1996, PT. Interferro Manggando Indonesia sebagai produsen utama Ferro … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 457/KMK.05/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.21/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.21/1998 TENTANG PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-07/PJ.7/1998 tanggal 28 Juli 1998 perihal Penegasan Kebijaksanaan Pemeriksaan (Seri Pemeriksaan 06-98), dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : Kantor Pelayanan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.21/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI MENTERI … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 463/KMK.01/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.7/1995
Peraturan Pajak 7 September 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.7/1995 TENTANG PENATARAN PEMERIKSAAN SEDERHANA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan pelaksanaan uji coba pemeriksaan sederhana oleh pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat akan menyelenggarakan penataran pemeriksaan sederhana. Calon peserta penataran adalah para Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi Verifikasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.7/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/KMK.04/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/KMK.04/1998 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 462/KMK.04/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.33/1996TENTANG PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, untuk pelaksanaannya telah diterbitkan 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan, yaitu : Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.33/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 565/PJ.53/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 565/PJ.53/1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan verifikasi penjualan Benda Meterai, perlu dibentuk Tim yang bertugas melaksanakan penelitian, penatausahaan dan pelaporan terhadap hasil penjualan Benda Meterai yang telah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero). … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 565/PJ.53/1998