Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.13/1998 TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor : SE-08/PJ.13/1998 tanggal 1 April 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan DIK 1998/1999 serta Pengelolaan Keuangan Negara lainnya, dengan ini diberikan penegasan mengenai biaya pemeriksaan oleh Kanwil, KPP dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.13/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.95/1998 TENTANG RALAT SE-04/PJ.95/1998 TANGGAL 17 JUNI 1998 TENTANG PENYALURAN SSP PPh LEMBAR KE-2 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kesalahan pada SE-04/PJ.95/1998 tanggal 17 Juni 1998 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dipandang perlu membetulkan kembali menjadi sebagai berikut : Menurut SE-04/PJ.95/1998 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 53/PJ./1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 53/PJ./1994 TENTANG PENETAPAN SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan kebiasaan dalam dunia usaha serta dalam rangka lebih memberikan kepastian dan ketertiban administrasi perlu ditetapkan saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 53/PJ./1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2520/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2520/PJ.532/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PENYERAHAN JASA YANG PPN TERUTANG DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa PT XYZ telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2520/PJ.532/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 495/KMK.014/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2521/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2521/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PAKET ACARA TELEVISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Agustus 1996 perihal permohonan untuk dibebaskan membayar PPN, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa Saudara membuat paket acara televisi "Gaya Kampus" yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2521/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2534/PJ.533/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2534/PJ.533/1996 TENTANG PENCETAKAN KERTAS BERMETERAI RP 2.000,00 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berita mengenai kelangkaan kertas bermeterai Rp 2.000,00 di daerah Ujung Pandang sebagaimana dimuat dalam Harian XYZ Jakarta dan Harian ABC Ujung Pandang terbitan tanggal 24 September 1996, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2534/PJ.533/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 54/PJ./1994
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 54/PJ./1994 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan memperhatikan kebiasaan dalam dunia usaha serta dalam rangka lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di bidang usaha tertentu, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 54/PJ./1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.41/1994
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.41/1994 TENTANG PPh PASAL 25 YANG BELUM/KURANG DIBAYAR OLEH SPBU, AGEN/ DEALER SESUAI KETENTUAN PERJANJIAN KERJASAMA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan perihal tersebut pada pokok surat, maka agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, dengan ini diberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.41/1994
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2513/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2513/PJ.53/1996 TENTANG KELANGKAAN KERTAS BERMETERAI DI UJUNG PANDANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terjadinya kelangkaan kertas bermeterai Rp 2.000,- di beberapa daerah di Sulawesi Selatan antara lain di Ujung Pandang, Pare-pare, Pinrang, sebagaimana dimuat pada Harian XYZ Jakarta dan ABC, Ujung Pandang tanggal 24 September 1996 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2513/PJ.53/1996