Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 273/PJ./1998 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan saat pengakuan penghasilan dan biaya sebagai dasar penghitungan penghasilan bruto bagi bidang usaha tertentu; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 273/PJ./1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 186/PJ.313/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 186/PJ.313/1996 TENTANG PPh ATAS BIAYA HIDUP TKS/TKMT/TKPMP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 Agustus 1996 perihal Permohonan pembebasan PPh atas biaya hidup TKS/TKMT/TKPMP, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara antara lain disebutkan bahwa : - Departemen Tenaga … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 186/PJ.313/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2570/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2570/PJ.51/1996 TENTANG FASILITAS PPN BAGI PERUSAHAAN PMA DAN PMDN BIDANG USAHA PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut di atas, Saudara memohon penjelasan tentang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2570/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 488/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mempercepat kelancaran arus barang, kemudahan pelayanan dokumen dalam rangka ekspor, dan mengantisipasi serta mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KMK.01/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.531/1996 TENTANG DELIVERY BILL DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR (PENYEMPURNAAN KE - 1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 2 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini kami sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-39/PJ1996 tanggal 7 Juni 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2576/PJ.51/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2576/PJ.51/1996 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DARI PABRIK KE KANTOR PUSAT/PEMASARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 1 huruf d angka 1 Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2576/PJ.51/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka harmonisasi tarif serta menunjang efisiensi ekonomi nasional dalam meningkatkan daya saing produksi dalam negeri, dipandang perlu mengubah tarif bea masuk atas impor beberapa produk tertentu Mengingat : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502/KMK.01/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2579/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2579/PJ.532/1996 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Agustus 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan kegiatan usaha PT XYZ meliputi : a. menjual … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2579/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.52/1998 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PPN IMPOR DAN PPN DALAM NEGERI UNTUK ALAT HAEMODIALISIS DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-572/MK.04/1998 tanggal 9 November 1998 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/1998