Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2624/PJ.52/1996 TENTANG KONFIRMASI PEMBAYARAN KE LUAR NEGERI ATAS HASIL PROSES PENGIRIMAN SUB KONTRAK DARI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 September 1996 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. Pada contoh A disebutkan bahwa A … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2624/PJ.52/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 628/KMK.014/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 628/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 SAMPAI DENGAN 28 DESEMBER 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 628/KMK.014/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2658/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2658/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS IMPOR MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 26 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2658/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2653/PJ.531/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2653/PJ.531/1996 TENTANG PPN ATAS JASA DRILLING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Dari surat saudara dapat diketahui bahwa PT XYZ ( XYZ /kontraktor utama) telah mengadakan kontrak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2653/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 195/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 195/PJ.312/1996 TENTANG PENERAPAN PP 27/1996 ATAS KERJASAMA PENGEMBANGAN PROPERTI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 September 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara antara lain disebutkan bahwa PT XYZ mengadakan perjanjian kerjasama dengan Lend Lease ABC Pte. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 195/PJ.312/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 108/PJ.1/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 108/PJ.1/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2662/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2662/PJ.52/1996 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM, DAN PPh PASAL 22 IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 6 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan penelitian pada Master File Kantor Pelayanan Pajak Jayapura … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2662/PJ.52/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.44/1996
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.44/1996 TENTANG LAPORAN KPL.KPP.4.1-96 DAN KPL.KPP.4.2-96 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Memperhatikan pertanyaan, saran dan pendapat dari para Ka. Kanwil maupun evaluasi terhadap Laporan Triwulan I dan II Tahun 1996 khususnya perihal tersebut di atas maka untuk menghilangkan keragu-raguan pengisian kolom 4 KPL.KPP.4.1-96 dan kolom 2 KPL.KPP.4.2-96 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.44/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 49/PJ.6/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 49/PJ.6/1996 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DARI PERSONIL YANG TERGABUNG DALAM TIM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (TP2PBB) DKI JAKARTA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Nota Dinas Penanggung Jawab TP2PBB Bidang Operasional Konfirmasi Data Nomor : ND-26/TP2PBB.3/9/1996 tanggal 20 September … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 49/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.04/1995 TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 340/KMK.04/1995 tanggal 25 Juli 1995 perlu ditata kembali sesuai dengan peranan dan tanggung jawab dari aparat yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 490/KMK.04/1995