PERATURAN PAJAK

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 207/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN BEBAS PPN ATAS PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 28 Agustus 1996 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut di atas, dinyatakan bahwa : a. GPIB … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 207/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2805/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PEMBANGUNAN MUSEUM FESTIVAL ISTIQLAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seperti dimaklumi, dengan Surat Menteri Keuangan RI tanggal 26 Agustus 1996 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI telah ditegaskan bahwa atas jasa pemborongan bangunan untuk pembangunan Museum Festival Istiqlal di Taman Mini Indonesia Indah yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2805/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2825/PJ.51/1996 TENTANG SANKSI ATAS KELAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :. 1. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2825/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2876/PJ.51/1996 TENTANG RESTITUSI PPn BM YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Maret 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut di atas dinyatakan bahwa : - Selama periode Januari 1995 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2876/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2910/PJ.53/1996 TENTANG PENJELASAN TENTANG PEMOTONGAN PPN TERHADAP PEDAGANG ECERAN OLEH WAJIB PEMUNGUT PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 1996, seperti tersebut dalam pokok surat tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2910/PJ.53/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2905/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PENDIDIKAN OLAH RAGA ANAK-ANAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Oktober 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 angka 6 jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, jenis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2905/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2925/PJ.52/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN SEBELUM KELUARNYA PP NO. 30 TAHUN 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut: 1. Dalam Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2925/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2938/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS SUKU CADANG DAN BAHAN PEMBANTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Oktober 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 2 angka 8 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1996, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2938/PJ.532/1996