Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 212/PJ.311/1996 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN JHT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : - PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 212/PJ.311/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 210/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 210/PJ.312/1996 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TIDAK TETAP PERUSAHAAN ASURANSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. - Dalam surat Saudara, dikemukakan bahwa Asuransi Jiwa XYZ … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 210/PJ.312/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 211/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 211/PJ.312/1996 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan hal-hal sebagai berikut : - Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Universitas … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 211/PJ.312/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.7/1995
Peraturan Pajak 15 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.7/1995 TENTANG PENEGASAN TAMBAHAN TENTANG KRITERIA DAN JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN KETERKAITAN (SERI PEMERIKSAAN - 88) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dari hasil pemantauan pengembangan pemeriksaan keterkaitan selama ini, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Surat Edaran-11/PJ.7/1994 tanggal 19 Agustus 1994 (Seri Pemeriksaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.7/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 213/PJ.312/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 213/PJ.312/1996 TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 23 TERHADAP JASA PEMBUATAN KUITANSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : a. PT Telkom mendapat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 213/PJ.312/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 215/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 215/PJ.32/1996 TENTANG PERMOHONAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT UNTUK PPN, PPn BM DAN PPh PASAL 22 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan surat Saudara tanggal 19 Agustus 1996 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Keuangan dan tanggal 28 Agustus 1996 kepada Direktur Peraturan Perpajakan perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 215/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 208/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 208/PJ.32/1996 TENTANG ASPEK PPN DARI MEKANISME PENJUALAN PT. INTRANUSA CITRA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 April 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut disebutkan : a. PT XYZ adalah distributor utama dari PT. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 208/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 214/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 214/PJ.32/1996 TENTANG ORDONANSI KEADILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 September 1996 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI dan tindasannya kepada kami perihal tersebut diatas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut di atas dinyatakan bahwa sehubungan dengan putusan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 214/PJ.32/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.01/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.01/1995 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada tanggal 2 Juli 1993 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Geologi dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.01/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3311/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3311/PJ.51/1996 TENTANG PPn BM ATAS PERMADANI/KARPET DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan kurang jelasnya batasan-batasan dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), khususnya atas produk-produk permadani/tekstil penutup lantai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 274/KMK.04/1995, maka dalam rangka menghindari terjadinya … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3311/PJ.51/1996