SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 208/PJ.32/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 208/PJ.32/1996

TENTANG

ASPEK PPN DARI MEKANISME PENJUALAN PT. INTRANUSA CITRA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 April 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut disebutkan :
a. PT XYZ adalah distributor utama dari PT. ABC Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat
di antara kedua belah pihak, dinyatakan bahwa PT. ABC menetapkan seluruh kebijaksanaan
harga jual kepada PT XYZ serta menetapkan harga jual PT XYZ sampai ke tingkat konsumen
yang mana pihak PT. ABC akan mengeluarkan daftar harga produk-produk yang dapat
diubah dari waktu ke waktu. PT. ABC memberikan potongan harga kepada PT XYZ dari
daftar harga yang diberikan oleh PT. ABC sebagai Agen Tunggal sebesar 3% dan dapat
diubah sewaktu-waktu atas dasar persetujuan bersama.

b. Guna kelancaran administrasi, baik dari segi invoicing maupun penagihan (collection),
ditetapkan bahwa potongan harga tersebut tidak dicantumkan di dalam Faktur Penjualan
maupun Faktur Pajak melainkan akan dibayarkan dengan menggunakan sarana Nota Kredit.

c. Berdasarkan uraian di atas Saudara menanyakan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai atas potongan 3% yang diberikan oleh PT. ABC kepada PT XYZ.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf o Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan
PPn BM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, harga jual adalah
nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang
Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak. Dalam penjelasannya disebutkan yang dapat dikurangkan dari harga jual adalah
potongan harga seperti potongan tunai atau rabat, sepanjang masih dalam batas kebiasaan pedagang
yang baik, dan tercantum dalam Faktur Pajak. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga
adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan
Barang Kena Pajak.

3. Berdasarkan uraian di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Di dalam transaksi penjualan, potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, tidak termasuk dalam pengertian harga jual dan
karenanya tidak mengurangi harga jual sebagai dasar pengenaan PPN. Potongan harga baru
dapat mengurangi harga penjualan apabila potongan harga tersebut tercantum di dalam
Faktur pajak.

b. Di dalam pelaksanaannya, PT XYZ tidak mencantumkan potongan harga dalam Faktur Pajak
yang diterbitkannya sehingga Dasar Pengenaan Pajak adalah harga penjualan tanpa
dikurangi dengan potongan harga sebesar 3%. Dengan sudah diperhitungkannya potongan
harga sebagai Dasar Pengenaan Pajak, maka potongan harga yang diperoleh PT XYZ
sebesar 3% yang dibayarkan dengan Nota Kredit oleh PT. ABC tidak lagi terutang PPN.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd

Drs. MOCH. SOEBAKIR

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: