SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 214/PJ.32/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 214/PJ.32/1996

TENTANG

ORDONANSI KEADILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 September 1996 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI
dan tindasannya kepada kami perihal tersebut diatas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara tersebut di atas dinyatakan bahwa sehubungan dengan putusan Majelis
Pertimbangan Pajak (MPP) Nomor PUT.766/MPP/PPN/VIII/1995 tanggal 11 Agustus 1995 yang menolak
banding yang Saudara ajukan yaitu mengenai pembangunan gedung kantor dan showroom yang
dilaksanakan sendiri oleh PT XYZ, maka Saudara mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan
MPP tersebut.

2. Atas permasalahan yang Saudara ajukan tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :
a. Terhadap Surat Keberatan atas SKP PPN tahun 1991 sebesar Rp 9.723.816,00 yang diajukan
oleh PT XYZ telah diputus oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Keputusan Nomor
KEP-015/WPJ.013/KP.0309/1993 tanggal 24 Juni 1993 yang menolak permohonan keberatan
PKP dengan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf d angka 1 huruf e Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1983, pemakaian sendiri dari barang produksi termasuk pengertian
penyerahan BKP yang terutang PPN, sehingga gedung kantor dan showroom yang dibangun
dan dipakai sendiri oleh PKP termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN.
b. Berdasarkan keputusan penolakan tersebut di atas, PT XYZ mengajukan permohonan banding
ke MPP dengan surat Nomor 31-09/LPN/SM/93 tanggal 3 September 1993. Atas permohonan
banding tersebut telah diputus oleh MPP dengan putusan Nomor PUT.766/MPP/PPN/VIII/1995
tanggal 11 Agustus 1995 yang menolak permohonan banding PKP dan mempertahankan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-015/WPJ.013/KP.0309/1993 tanggal 24 Juni
1993.
c. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun
1994, Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebelum
badan peradilan dibentuk, permohonan banding diajukan kepada MPP yang putusannya bukan
merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Putusan badan peradilan pajak merupakan
putusan akhir dan bersifat tetap.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa putusan MPP yang menolak
permohonan banding Saudara tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Direktur
Jenderal Pajak karena putusan MPP merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Oleh karena itu
permohonan Saudara dengan sangat menyesal tidak dapat kami kabulkan.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAZ BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: