SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2980/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2980/PJ.52/1996 TENTANG PEMBAYARAN DARI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 04 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Surat Saudara tersebut di atas pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : 1.1. Pembayaran atas pembelian … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2980/PJ.52/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2983/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2983/PJ.52/1996 TENTANG PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Februari 1996 perihal permohonan pemusatan tempat terutang PPN, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2983/PJ.52/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2976/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2976/PJ.532/1996 TENTANG PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PERTAKSIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Oktober 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 1995, atas impor komponen dan/atau kendaraan bermotor jenis sedan untuk kepentingan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2976/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2977/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2977/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH TVRI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 18 Oktober 1996 perihal PPN atas pendapatan TVRI, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 9 angka 8 jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2977/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2992/PJ.51/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2992/PJ.51/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PEROLEHAN JASA KENA PAJAK TAHUN 1989-1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Desember 1994 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : 1. PT. XYZ adalah Badan Penanaman Modal Asing yang mengadakan kontrak di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2992/PJ.51/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2995/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2995/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PERSEWAAN AUDITORIUM DAN PPN ATAS JASA KATERING DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara (tanpa nomor) tanggal 26 September 1996, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menanyakan : 1.1. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2995/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2996/PJ.52/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2996/PJ.52/1996 TENTANG PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN TEMPAT KEGIATAN USAHA/CABANG A.N. PT. XYZ DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Oktober 1996 perihal permohonan izin pemusatan tempat terutang PPN, dinyatakan bahwa terdapat tempat kegiatan usaha/cabang baru yang belum termasuk dalam surat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2996/PJ.52/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 216/PJ.312/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 216/PJ.312/1996 TENTANG PPh ATAS KERJASAMA PENGEMBANGAN PROPERTI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Oktober 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-195/PJ.312/1996 tanggal 11 Oktober 1996, Saudara mohon … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 216/PJ.312/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 219/PJ.311/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 219/PJ.311/1996 TENTANG PENGENAAN PAJAK BAGI KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : I. Dasar pemikiran penetapan koperasi sebagai Subyek Pajak. 1. Berdasarkan ketentuan Pasal … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 219/PJ.311/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 218/PJ.32/1996

Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 218/PJ.32/1996 TENTANG FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Agustus 1996 perihal pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa : a. PT XYZ adalah perusahaan pembiayaan yang kegiatannya melakukan pengadaan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 218/PJ.32/1996