SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 219/PJ.311/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 219/PJ.311/1996

TENTANG

PENGENAAN PAJAK BAGI KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini
diberikan penjelasan sebagai berikut :

I. Dasar pemikiran penetapan koperasi sebagai Subyek Pajak.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
antara lain disebutkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah badan terdiri dari perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan
usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan
bentuk badan usaha lainnya.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
antara lain diatur bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk
apapun.

3. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, antara lain disebutkan bahwa
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan
ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama
memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dengan demikian koperasi mempunyai kedudukan yang sama seperti BUMN, BUMD maupun
Badan Usaha Milik swasta lainnya dalam ketentuan peraturan perpajakan. Sebagai Wajib
Pajak PPh Badan, koperasi ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan Pemerintah
guna membiayai kegiatan-kegiatannya baik yang rutin maupun untuk pembangunan.

Hal ini sejalan dengan arah dan tujuan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, yaitu menuju kemandirian pembangunan bangsa dalam
pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari
penerimaan pajak.

II. Peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam menunjang keberhasilan program pengembangan koperasi
dalam kaitannya dengan Undang-undang dan ketentuan perpajakan.

Walaupun koperasi mempunyai kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak badan lainnya,
namun dalam ketentuan perpajakan terhadap koperasi masih diberikan beberapa pengecualian yang
bersifat pembinaan, diantaranya adalah beberapa penghasilan koperasi yang tidak termasuk sebagai
objek Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
“Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh Koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan.”

b. Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 jo. Pasal 2 ayat (1)
Kep.Menkeu Nomor : 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan angka 4
SE-05/PJ.4/1994.
“Harta hibahan yang diterima oleh koperasi sepanjang antara pemberi hibah dengan koperasi
tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan syarat
bahwa nilai aktiva (nilai kekayaan koperasi sebelum dikurangi dengan hutang) tidak termasuk
tanah dan bangunan pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari Rp 600.000.000,-“.

c. Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
“Penghasilan Koperasi berupa dividen atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.”

d. Sisa hasil Usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dipotong pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 1994.

e. Pasal 1 Kep.MenKeu Nomor : 605/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994.
“Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 144.000,- setiap bulannya sebagaimana ditetapkan
oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dipotong PPh
Pasal 23.

III. Pemecahan masalah apabila terjadi perbedaan penghitungan pajak antara koperasi dengan aparat
perpajakan.

Ketentuan perpajakan memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kepada Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal koperasi menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang jumlah pajak terhutangnya tidak
sesuai dengan penghitungan menurut koperasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 koperasi diberikan hak untuk mengajukan keberatan
kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Apabila koperasi tidak sependapat dengan hasil keputusan keberatan, maka koperasi dalam jangka
waktu tiga (3) bulan sejak keputusan keberatan diterima dapat mengajukan permohonan banding
ke Majelis Pertimbangan Pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, Lainnya, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: