SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 218/PJ.32/1996

Peraturan pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 218/PJ.32/1996

TENTANG

FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 30 Agustus 1996 perihal pada pokok surat, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa :
a. PT XYZ adalah perusahaan pembiayaan yang kegiatannya melakukan pengadaan modal
berupa kapal-kapal bekas atau baru, property dan lain-lain yang kemudian barang tersebut
dijual kepada pemakai dengan cara tunai, sewa/lease atau angsuran.

b. Sejak tahun 1995, PT XYZ sedang memesan kapal-kapal yang dilaksanakan oleh perusahaan
galangan kapal dalam negeri berupa :
– 1 unit kapal tongkang curah;
– 9 unit kapal Caraka Jaya III;
– 31 unit kapal ikan Mina Jaya.

c. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 25 Januari 1996 tentang
Fasilitas PPN yang terutang atas impor dan penyerahan BKP dan JKP tertentu yang
ditanggung Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326/KMK.04/1996 tanggal
7 Mei 1996, Saudara memohon kiranya atas pembangunan dan penyerahan kapal dapat
diberikan fasilitas PPN ditanggung Pemerintah dan PPN yang terlanjur dipungut dapat
dikembalikan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 tanggal
1 Oktober 1986, dinyatakan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan kapal laut Caraka Jaya
ditanggung Pemerintah.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tanggal 18 Juli 1988,
dinyatakan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan kapal laut, suku cadang, dan jasa-jasa
lainnya yang dihasilkan PT XYZ ditanggung Pemerintah.

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 butir 8 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tanggal
25 Januari 1996 tentang PPN yang terutang atas impor dan penyerahan BKP dan JKP tertentu yang
ditanggung Pemerintah, dinyatakan bahwa PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan kapal laut,
kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan
Pelayaran Niaga Nasional, kapal penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal untuk
menangkap ikan, tetapi tidak termasuk kapal pesiar perorangan.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, dalam hal
terjadi kesalahan pemungutan pajak dan pajak yang salah dipungut tersebut telah dilaporkan oleh
pihak yang memungut, dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum
dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.

6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disampaikan penegasan sebagai berikut :
a. Penyerahan kapal laut Caraka Jaya memperoleh fasilitas PPN ditanggung Pemerintah sejak
tanggal 1 Oktober 1986 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun
1986. Oleh karena itu, PPN atas perolehan kapal laut Caraka Jaya III yang penyerahannya
terjadi pada tahun 1995/1996 seluruhnya ditanggung Pemerintah.

b. Atas penyerahan kapal laut, suku cadang dan jasa-jasa lainnya yang dihasilkan PT PAL
memperoleh fasilitas PPN ditanggung Pemerintah sejak tanggal 18 Juli 1988 sebagaimana
dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988.

Dengan demikian apabila terdapat kapal tongkang Curah dan kapal Mina Jaya yang dibeli
dari PT PAL pada atau setelah tanggal 18 Juli 1988, PPN atas kapal-kapal tersebut ditanggung
Pemerintah.

c. Atas penyerahan kapal-kapal bukan produksi PT PAL, fasilitas PPN ditanggung Pemerintah
berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden
Nomor 4 Tahun 1996 pada butir 4 diatas.

d. Apabila ternyata atas kapal-kapal yang diperoleh PT XYZ mendapat fasilitas PPN ditanggung
Pemerintah, namun PT XYZ telanjur membayar (dalam hal ini terjadi salah pungut yang
semestinya tidak dipungut PPN, karena PPN yang terutang ditanggung Pemerintah), maka
atas terjadinya kesalahan pungut tersebut, pihak yang terpungut dapat meminta kembali,
sepanjang memenuhi ketentuan tersebut pada butir 5 di atas.

Demikian untuk dimaklumi

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: