SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3024/PJ.52/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3024/PJ.52/1996

 

TENTANG

 

PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN/PPn BM DAN PPh

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Tata Usaha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor
5972/V.5/LK/96 tanggal 15 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 538/KMK.04/1990 tanggal
14 Mei 1990, PPN dan PPn BM Impor tidak dipungut atas Impor Barang Kena Pajak sepanjang
dibebaskan dari Bea Masuk, yaitu Barang Kena Pajak yang diimpor :
a. ke dalam Kawasan Berikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1969 tentang Pembebanan Atas Impor jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973.
c. sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 133 Tahun 1953 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Kiriman-kiriman Hadiah.
d. untuk tujuan keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sub b Undang-undang Tarif
Indonesia, Stbl.1873 Nomor 35.

2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
538/KMK.04/1990 tanggal 14 Mei 1990 tersebut di atas, maka atas pemasukan peralatan
laboratorium/penelitian untuk kegiatan penelitian dengan rincian seperti daftar terlampir, dapat
diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

3. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas,
pelaksanaan PPN tidak dipungut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pajak Penghasilan

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 599/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, dikecualikan dari pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Impor barang-barang yang dibebaskan dari Bea Masuk yang dilakukan untuk
tujuan keilmuan.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Impor peralatan laboratorium/penelitian untuk kegiatan penelitian
dengan rincian sesuai daftar terlampir dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Pelaksanaan pembebasan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Ditjen Bea dan Cukai sesuai
Pasal 3 huruf b Keputusan Menteri Keuangan 599/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 jo.
SE-20/PJ.4/1996 tanggal 30 Mei 1996.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER

Berikut link lampiran S – 3024-PJ.52-1996

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: