SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2992/PJ.51/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 2992/PJ.51/1996

TENTANG

PENGENAAN PPN ATAS PEROLEHAN JASA KENA PAJAK TAHUN 1989-1994

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Desember 1994 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini
disampaikan penegasan sebagai berikut :

1. PT. XYZ adalah Badan Penanaman Modal Asing yang mengadakan kontrak di bidang pertambangan
dengan Pemerintah Republik Indonesia dan tunduk sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan seperti
diatur dalam Kontrak Karya Generasi IV. Di bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai,
perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak maupun atas
perolehan Jasa Kena Pajak seperti yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988,
demikian juga berkewajiban sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 56 tahun 1988.

2. Sehubungan dengan adanya perbedaan pengertian “lex specialist” dalam ketentuan perpajakan bagi
suatu Kontrak Karya di satu pihak dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru berlaku setelah
Kontrak Karya berlangsung (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988) di lain pihak, maka sesuai
dengan penegasan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada perusahaan Saudara dengan
suratnya Nomor S-96/MK.04/1992 tanggal 29 Januari 1992 serta dengan memperhatikan
keadaan-keadaan dan kegiatan PT. XYZ dalam 2 (dua) periode yang bersangkutan, dengan ini kami
dapat menyetujui bahwa untuk :

2.1. Periode tahun 1989-1991

a) PT. XYZ tidak diwajibkan untuk memungut / menyetor dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai atas perolehan Jasa Kena Pajak dalam negeri, sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Keputusan
Presiden Nomor 56 Tahun 1988, namun PT. XYZ harus menerima pelimpahan Pajak
Masukan para pemasok kedalam harga sedemikian rupa sehingga pemasok tidak
dibenarkan meminta pengembalian Pajak Masukan tersebut ke Kantor Pelayanan
Pajak atau mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, karena atas penyerahan oleh
pemasok kepada PT. XYZ tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

b) Dalam hal PT. XYZ telah memungut Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Jasa
Kena Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1 huruf a di atas,
maka perusahaan wajib menyetorkan dan melaporkannya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2. Periode tahun 1992-1994

a. PT. XYZ diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai atas perolehan Jasa Kena Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Nomor 56
Tahun 1988 beserta aturan-aturan pelaksanaannya.

b. Direktur Jenderal Pajak dapat menyetujui/mempertimbangkan untuk tidak
mengenakan denda bunga dan/atau sanksi kenaikan yang mungkin timbul
sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atas perolehan Jasa Kena
Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2. huruf a tersebut di atas.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: