SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2910/PJ.53/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 2910/PJ.53/1996

TENTANG

PENJELASAN TENTANG PEMOTONGAN PPN TERHADAP PEDAGANG ECERAN OLEH WAJIB PEMUNGUT PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Agustus 1996, seperti tersebut dalam pokok surat tersebut
di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1289/KMK.04/1988 tanggal
23 Desember 1988, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut
oleh Badan-badan tertentu dalam hal pembayaran berjumlah tidak melebihi Rp 500.000,00 dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah yang terutang untuk jumlah pembayaran tersebut disetor sendiri oleh rekanan
yang bersangkutan.

2. Dalam Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Lampiran I Surat Keputusan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
Kep-/Ket/7/1994 tanggal Juli 1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun
1994 tentang pelaksanaan APBN, Bab III huruf c angka 5 huruf a angka 1 dinyatakan bahwa untuk
nilai penyerahan sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dilakukan dengan cara
pengadaan langsung dari satu rekanan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) setempat, baik yang terdaftar
maupun tidak terdaftar dalam rekanan GEL yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/
Walikota Madya. Khusus untuk pengadaan jasa konsultasi, lelang diikuti oleh konsultan perseorangan
atau rekanan kualifikasi C setempat.

3. Melalui surat tersebut di atas, Saudara meminta penjelasan mengenai batas jumlah pembayaran yang
PPN-nya tidak dipungut oleh Pemungut Pajak sehubungan dengan Keppres RI Nomor 16 Tahun 1994
jo. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran I Surat Keputusan Menteri Keuangan
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor Kep-/Ket/7/1994 tanggal Juli
1994.

4. Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1 dan 2 dan dengan memperhatikan penjelasan pada
butir 3, dengan ini diberitahukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah tidak dipungut oleh Badan-badan tertentu dalam hal pembayaran berjumlah tidak melebihi
Rp 500.000,00 dan tidak merupakan yang terpecah-pecah. Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang untuk jumlah pembayaran tersebut disetor sendiri oleh
rekanan yang bersangkutan.

Demikian agar Saudara maklum.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: