Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3175/PJ.531/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PROYEK PLN YANG MENGANDUNG IMPOR BEBAS PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dari surat Saudara kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3175/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3201/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3201/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PEMBANGUNAN PROYEK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 09 Oktober 1996 dan dengan memperhatikan surat kami Nomor S-1909/PJ.51/1996 tanggal 6 Agustus 1996, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 9 ayat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3201/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3203/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3203/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENGALIHAN AKTIVA PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat saudara tanggal 27 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf d angka 2 huruf d) Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3203/PJ.51/1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2018
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH, RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN Rp 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) DENGAN RAHMAT … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk menunjang program pemerintah mengenai kemudahan berusaha … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 122/PJ.1/1995
Peraturan Pajak 4 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 122/PJ.1/1995 TENTANG PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-479/MK/1995 tanggal 7 Agustus 1995 dan S-565/SJ/1995 tanggal 9 November 1995 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta perhatian Saudara atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 122/PJ.1/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 58/PJ.52/1995
Peraturan Pajak 4 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 58/PJ.52/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 23-95 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-31/PJ.52/1995 tanggal 11 Juli 1995 perihal Pengkreditan Pajak Masukan atas impor dan penyerahan emas batangan yang PPN-nya ditanggung Pemerintah serta atas penyerahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 58/PJ.52/1995
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3204/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3204/PJ.51/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA PEMBUATAN PAKAIAN JADI OLEH HOME INDUSTRY DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai Pasal 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3204/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3191/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3191/PJ.532/1996 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Oktober 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa Yayasan XYZ School bergerak dibidang pendidikan, dan memohon agar … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3191/PJ.532/1996