SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3175/PJ.531/1996

Peraturan Pajak

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 3175/PJ.531/1996

TENTANG

PENGENAAN PPN ATAS PROYEK PLN YANG MENGANDUNG IMPOR BEBAS PPN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 September 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan
ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dari surat Saudara kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung No.FD/GEN-KPP/0161
tanggal 28 Juni 1996 dapat diketahui :
a. XYZ adalah kontraktor utama pelaksanaan proyek PLN yang dananya sebagian berasal dari
pinjaman luar negeri.
b. PT. ABC (sub kontraktor telah menerima order dari XYZ untuk mengerjakan pekerjaan
yang mengandung barang impor yang PIUD-nya sudah atas nama PLN.

2. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996, perolehan
Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean RI yang dilakukan oleh Kontraktor
Utama dari sub Kontraktor tetap terutang PPN. Bagi Kontraktor utama PPN yang dibayar tersebut
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-19/PJ.53/1996 juga menegaskan, kontraktor utama yang
melaksanakan proyek Pemerintah atas dasar “turn key”, namun barang-barang yang tercantum dalam
daftar barang yang akan diimpor (Master List), diimpor oleh dan atas nama pemilik proyek, maka
Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak dibuat atas dasar nilai kontrak dikurangi
dengan nilai impor atas barang-barang yang PIUD-nya atas nama pemilik proyek.

4. Berdasarkan ketentuan dan Surat Saudara tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai
berikut :
4.1 Untuk barang-barang impor yang PIUD-nya sudah atas nama PLN, Dasar Pengenaan Pajak
pada Faktur Pajak yang harus dibuat oleh Kontraktor Utama (XYZ ) adalah nilai kontrak
dikurangi dengan nilai impor barang yang sudah atas nama PLN.

4.2. PT. ABC sebagai sub kontraktor harus memungut PPN atas seluruh kontrak dengan XYZ, yang
merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh XYZ sebagai kontraktor utama.

4.3. Perlakuan PPN sebagaimana dijelaskan dalam surat Kami No.1057/PJ.53/1996 tanggal
30 April 1996 kepada XYZ Power Generation hanya berlaku sebatas kontraktor utama.
Dengan demikian jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung sudah sesuai dengan
ketentuan.

Demikian agar Saudara menjadi maklum.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PPN, Surat Direktur Jendral Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: